BLOKIR JOKOWI : Guru Besar Sejarah di Yale University, Amerika Serikat, Timothy Snyder pernah berkata, “Adalah salah, mengasumsikan bahwa penguasa yang menaiki kursi kekuasaan melalui institusi demokratis tidak akan mengubah atau menghancurkan institusi itu.”
Ia mencontohkan, bagaimana Nazi yang dibangun oleh diktator Adolf Hitler hanya memerlukan waktu satu tahun untuk mengonsolidasikan kekuatan. Dan, pada akhir 1933, Jerman bertransformasi menjadi negara satu partai. Semua institusi negara direndahkan. Penguasa baru mengadakan pemilihan parlemen tanpa oposisi dan menggelar referendum untuk meneguhkan kekuasaan baru.
Bercermin pada pengalaman historis Eropa, Snyder kemudian menulis buku On Tyranny: Twenty Lessons From the Twentieth Century. Pelajaran pertamanya: jangan buru-buru patuh. Snyder bercerita bagaimana peristiwa menyerahnya Kanselir Austria kepada Hitler pada tahun 1938 membuat jalan Nazi semakin mudah. Nazi tidk menyangka warga Austria bersedia mengompromikan prinsip mereka begitu cepat.
Inilah kepatuhan antisipatoris, saat warga menyerahkan nilai dan prinsip mereka kepada penguasa baru secara gratis, bahkan sebelum diminta. Snyder menyebutnya sebagai tragedi politik. Kepatuhan Austria mengajari pemimpin Nazi untuk bergerak lebih cepat menuju perubahan rezim sepenuhnya. Kepatuhan serupa berlangsung di Cekoslovakia pada Pemilu 1946 yang dimenangi partai komunis.
Ambruknya tatanan demokrasi Eropa ini dicatat dengan baik oleh Snyder karena saat ini kita disaput kecemasan ketika menyaksikan arah angin politik di Amerika maupun di Tanah Air. Donald Trump dengan slogan politik ‘Make America Great Again’ mengingatkan kita pada lembaran sejarah kelam di masa silam. Sementara, kebijakan-kebijakan politik Tanah Air pun kian dekat dengan istilah tirani dan represi.
Pilihan politik dan slogan yang diambil oleh Presiden Jokowi saat merespons apa yang mereka sebut sebagai kelompok intoleran dan radikal adalah jargon yang intimidatif: Gebuk! Sehingga, akhirnya lahirlah Perppu pembubaran ormas. HTI jadi tumbal pertamanya. Namun bukan tak mungkin, empat, lima bahkan enam organisasi lain akan menyusul. Sebagaimana yang dikatakan Presiden dalam wawancara eksklusifnya.
Kini, slogan-slogan manis seperti ‘kelompok fundamentalisme’, ‘pengubah dasar negara’, ‘anti Pancasila’, kembali berkumandang. Menyasar para oposan dan suara masyarakat yang kritis dan vokal. Tentang ini, Snyder berpesan agar masyarakat jangan pernah abaikan pemakaian kata-kata, bahasa, dan simbol-simbol yang menyiratkan arah perubahan politik. Snyder meminjam wawasan filolog Victor Klemperer tentang cara Nazi mengendalikan bahasa untuk kemudian mengendalikan lainnya.
Melalui kata-kata, jargon, semboyan, hingga simbol dan bendera, Hitler mengangsir semua kekuatan oposisi. Ketika logika serupa menyebar cepat di masyarakat dan ruang publik telah dipenuhi tanda kesetiaan pada rezim otoriter, gagasan tentang perlawanan tidak terpikirkan lagi.
Ia mencontohkan, bagaimana Nazi yang dibangun oleh diktator Adolf Hitler hanya memerlukan waktu satu tahun untuk mengonsolidasikan kekuatan. Dan, pada akhir 1933, Jerman bertransformasi menjadi negara satu partai. Semua institusi negara direndahkan. Penguasa baru mengadakan pemilihan parlemen tanpa oposisi dan menggelar referendum untuk meneguhkan kekuasaan baru.
Bercermin pada pengalaman historis Eropa, Snyder kemudian menulis buku On Tyranny: Twenty Lessons From the Twentieth Century. Pelajaran pertamanya: jangan buru-buru patuh. Snyder bercerita bagaimana peristiwa menyerahnya Kanselir Austria kepada Hitler pada tahun 1938 membuat jalan Nazi semakin mudah. Nazi tidk menyangka warga Austria bersedia mengompromikan prinsip mereka begitu cepat.
Inilah kepatuhan antisipatoris, saat warga menyerahkan nilai dan prinsip mereka kepada penguasa baru secara gratis, bahkan sebelum diminta. Snyder menyebutnya sebagai tragedi politik. Kepatuhan Austria mengajari pemimpin Nazi untuk bergerak lebih cepat menuju perubahan rezim sepenuhnya. Kepatuhan serupa berlangsung di Cekoslovakia pada Pemilu 1946 yang dimenangi partai komunis.
Ambruknya tatanan demokrasi Eropa ini dicatat dengan baik oleh Snyder karena saat ini kita disaput kecemasan ketika menyaksikan arah angin politik di Amerika maupun di Tanah Air. Donald Trump dengan slogan politik ‘Make America Great Again’ mengingatkan kita pada lembaran sejarah kelam di masa silam. Sementara, kebijakan-kebijakan politik Tanah Air pun kian dekat dengan istilah tirani dan represi.
Pilihan politik dan slogan yang diambil oleh Presiden Jokowi saat merespons apa yang mereka sebut sebagai kelompok intoleran dan radikal adalah jargon yang intimidatif: Gebuk! Sehingga, akhirnya lahirlah Perppu pembubaran ormas. HTI jadi tumbal pertamanya. Namun bukan tak mungkin, empat, lima bahkan enam organisasi lain akan menyusul. Sebagaimana yang dikatakan Presiden dalam wawancara eksklusifnya.
Kini, slogan-slogan manis seperti ‘kelompok fundamentalisme’, ‘pengubah dasar negara’, ‘anti Pancasila’, kembali berkumandang. Menyasar para oposan dan suara masyarakat yang kritis dan vokal. Tentang ini, Snyder berpesan agar masyarakat jangan pernah abaikan pemakaian kata-kata, bahasa, dan simbol-simbol yang menyiratkan arah perubahan politik. Snyder meminjam wawasan filolog Victor Klemperer tentang cara Nazi mengendalikan bahasa untuk kemudian mengendalikan lainnya.
Melalui kata-kata, jargon, semboyan, hingga simbol dan bendera, Hitler mengangsir semua kekuatan oposisi. Ketika logika serupa menyebar cepat di masyarakat dan ruang publik telah dipenuhi tanda kesetiaan pada rezim otoriter, gagasan tentang perlawanan tidak terpikirkan lagi.
Post A Comment:
0 comments: